DKI Banding Soal Ganti Rugi Lahan Tol
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menolak hasil keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang menyatakan Pemprov DKI harus membayar ganti rugi tanah sebesar Rp 35 juta per meter persegi kepada warga yang tanahnya terkena proyek pembangunan akses tol Pelabuhan, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Saya selaku Walikota Jakarta Utara kecewa, mereka menetapkan ini. Dampaknya bukan hanya Jakarta, tapi nasional. Saya akan banding sampai titik darah terakhir
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono, mengatakan, keputusan hakim agar pemerintah membayar ganti rugi lahan sebesar Rp 35 juta per meter persegi tidak masuk akal. Pasalnya, kata Heru, harga lahan di lokasi tersebut hanya sekitar Rp 12 juta per meter persegi.
"Saya selaku Walikota Jakarta Utara kecewa, mereka menetapkan ini. Dampaknya bukan hanya Jakarta, tapi nasional. Mereka harus tahu dan saya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya akan banding sampai titik darah terakhir," tegas Heru di Balaikota, Jumat (22/8).
Ahok Heran dengan Penolakan Enam Ruas Jalan TolKeputusan tersebut, kata Heru, tidak hanya merugikan Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pengguna transportasi. Terlebih, pembangunan jalan tol tersebut dimaksudkan untuk mengurai kemacetan.
"Satu hari, bayangkan macetnya bisa ke mana-mana. Jika ini tidak bisa direalisasikan dengan cepat, maka dampak ekonominya luar biasa. Saya akan bertarung secara hukum dan saya tidak akan bayar," ungkapnya.
Sebelumnya Heru mengatakan, warga di Kalibaru sudah setuju dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan tim penilai. Sedangkan di Koja, walaupun akan melakukan gugatan secara perdata, warga sudah menerima penggantian bangunan yang ditawarkan pemerintah. Dengan begitu, dalam sepekan ke depan, lahan tersebut bisa dipergunakan untuk pengerjaan lanjutan proyek akses tol.
"Dari sosialisasi yang dilakukan, warga di Kalibaru sudah mengerti dan mempersilahkan lahan mereka dipergunakan. Demikian juga warga di Koja. Namun untuk lahan, mereka akan melakukan tuntutan perdata sesuai harga yang diinginkan," katanya.
Menurut Heru, proyek akses tol tidak lagi bisa ditunda penyelesaiannya. Sebab, selama ini dampak dari pekerjaan berpengaruh terhadap aspek ekonomi dan merugikan masyarakat banyak. Kemacetan yang terimbas dari pengerjaan proyek pun kerap mengular hingga ke Cawang, Jakarta Timur.
"Kalau terus tertunda kan masyarakat banyak yang dirugikan. Sepekan ke depan saya kira di lahan-lahan tersebut sudah bisa dikerjakan. Warga sudah sepakat dan mengenai ketidakcocokan harga lahan, mereka akan menempuh proses perdata," ujarnya.
Pihaknya, lanjut Heru, tidak bisa mengabulkan permintaan warga yang meminta harga tinggi, karena ada aturan yang harus dijalankan. Sehingga dalam penetapan harga yang diberikan pun harus berdasar aturan, yakni sesuai NJOP atau berdasar penilaian yang ditetapkan oleh tim penilai.
"Kalau memang putusan pengadilan menetapkan bahwa harus ada penggatian yang lebih tinggi, pemerintah akan melaksanakan. Namun tentunya akan ada proses evaluasi dahulu, bila bagi pemerintah memberatkan tentu akan dilakukan banding," tandasnya.
Proyek akses jalan tol Pelabuhan Tanjung Priok memiliki panjang 11,58 kilometer. Terdiri dari seksi E1 Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer, seksi E2 Cilincing- Jampea (2,74 km), seksi E2A Jampea-Simpang Jampea (1,92 km), seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudarso (2,42 km), dan seksi NS Direct Ramp (1,1 km). Anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini sebesar Rp 4,4 triliun.
